BeritaPUBLIKASI

Bawaslu Boboti Staf Terkait Penerimaan Permohonan Sengketa

Bima.- Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) Kabupaten Bima kembali gelar peningkatan kapasitas staf terkait mekanisme penerimaan permohonan dan penyusunan putusan sengketa proses pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di AULA Hotel Lambitu (29/11).

Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Abdullah, SH, mengatakan, karena penyelesaian sengketa proses dilekatkan penyelesaiannya kepada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, pihaknya memandang penting untuk memboboti staf di lingkungan kesekretariatan Bawaslu setempat untuk didalami pengetahuannya, terutama dalam hal penerimaan berkas permohonan penyelesaian sengketa proses. “Kegiatan ini juga sebagai bentuk tindak lanjut Rapat Kerja Tekhnis yang kami lakukan di Bawaslu RI,” terang Ebit, panggilan Ketua Bawaslu kabupaten Bima.

Ebit menjelaskan, sebagaimana ketentuan Perbawaslu nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum,  sengketa Pemilu itu diakibatkan adanya hak calon peserta atau peserta yang dirugikan oleh peserta Pemilu. “Jika ada keputusan atau berita acara KPU yang dianggap tidak sesuai ketentuan dan merugikan pihak peserta atau calon peserta, maka dapat disampaikan permohoinan sengketanya kepada Bawaslu,” terangnya.

Tahapan Pemilu apa saja yang memungkinkan adanya aduan sengketa? Kata Ebit, tahapan Pendaftaran dan verifikasi administrasi dan faktual pengurus serta keanggotaan Partai Politik serta Pendaftaran serta penetapan Calon tetap anggota legislative.

“Pada Pemilu tahun 2019 silam, kita pernah memproses penyelesain sengketa yang dimohonkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima dari Partai Berkarya. Kita melewati sampai pada proses ajudikasi dan menerbitkan putusan yang bersifat inkrah. Nah, proses itu menjadi pengalaman yang cukup berarti bagi kita,” urai Ebit saat membuka kegiatan Rakor. Ebit berharap, dalam hal menetapkan putusan atau berita acara, hendaknya KPU lebih teliti atau jeli, agar terhindar dari adanya sengketa proses. Pihaknya juga berharap agar para peserta atau calon peserta pemilu melengkapi segala administrasi yang berkenaan dengan pendaftaran atau penetapan calon. “Semua harus diteliti lebih cermat,” harapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *