Agenda KegiatanBeritaPENGAWASANPUBLIKASI

Tingkatkan Pemahaman Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Libatkan Kaum Difabel

Bima, Bawaslubimakab,-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima mengadakan kegiatan Sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif bagi pemilih disabilitas, di ruang rapat Bawaslu setempat, Senin (23/5/2022).

Ketua Bawaslu kabupaten Bima, Abdullah, S.H., mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bima dengan pihak Sekolah Luar Biasa (SLB). “Ini adalah koordinasi awal bagi kita, tentu kedepannya koordinasi dan konsolidasi diantara kita harus terus ditingkatkan,” ucapnya.

Menurutnya, untuk koordinasi lanjutan, pihaknya akan bersilaturrahmi langsung ke beberapa SLB yang ada di Kabupaten Bima, khususnya yang di dalamnya terdapat pemilih pemula  yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemiliha serentak 2024 mendatang.

Hal itu, penting kata dia, karena berdasarkan amanat Undang-undang, setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional. Salah satunya adalah hak pilih bagi pemilih disabilitas.

Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan serta melindungi hak kelompok penyandang disabilitas sebagaimana yang didapatkan oleh non disabilitas pada umumnya, sehingga dapat menyalurkan hak suaranya dengan nyaman berdasarkan pilihan hati nuraninya.

Diakuinya, pada Pemilihan sebelumnya, pihaknya juga telah mengadakan kegiatan yang sama, dan bahkan salah satu pengawas di tingkat desa ada yang menyandang disabilitas juga. “ Kawan-kawan disabilitas tidak boleh diremehkan dan dimarjinalkan, karena setiap manusia, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Buktinya salah satu pengawas desa yang menyandang disabilitas yang kami rekrut dulu menjadi pengawas desa, sangat aktif dan berprestasi dalam menjalankan tugas yang diembannya,” urainya.

Sementara, Koordinator Divisi (Kordiv) Sumber Daya manusia dan Organisasi (SDM-O) Bawaslu Kabupaten Bima, Junaidin, S. Pd., mengemukakan hal sama, yakni antara penyandang disabilitas dan non disabilitas memilki hak yang sama.  Karena itu, untuk memenuhi hak penyandang disabilitas tersebut, penyelenggara harus melayani secara khusus dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas yang dimaksud, sehingga dapat mempermudah dalam memberikan hak suaranya dalam Pemilu atau Pemilihan.

 “Mereka ini (disabilitas,red) harus dilayani secara khusus, yakni penyelenggara harus menyediakan fasilitas sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki oleh kaum difabel, misalnya seperti kartu suara dalam bentuk braille,” pungkanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *