BeritaPUBLIKASI

Bawaslu Kabupaten Bima gelar Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bima Taufiqurrahman, S.Pd., S.H

Bima.BawasluBimaKab.,- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima menggelar Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran pada Pemilu 2024, Senin s.d selasa (15-16/24)
Rapat yang berlangsung di Aula Hotel Marina INN Kota Bima tersebut menghadirkan Anggota Bawaslu Provinsi NTB Umar Achmad Seth sebagai Narasumber dan Ketua serta Koordinator Divisi Penanganan pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bima sebagai peserta.
Koordinator Divisi Penanganan pelanggaran data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bima Taufiqurrahman, S.Pd., S.H yang juga PIC pada giat tersebut menyampaikan rapat evaluasi dianggap perlu dilakukan untuk mengidentifikasi masalah masalah pada saat proses penanganan pelanggaran di tingkat Kecamatan berlangsung.
“Dalam penanganan pelanggaran tidak semua kasus baik temuan maupun laporan dapat diteruskan dan ditindaklanjuti, namun ada juga beberapa temuan maupun laporan pelanggaran pemilu yang dihentikan dikarenakan tidak memenuhi syarat formil maupun materil, sehingga dugaan pelanggaran pemilu dihentikan” sebut Taufiqurrahman.

Suasana Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024

Selama tahapan Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bima sudah menerima laporan sebanyak 15 kasus dan temuan sebanyak 6 kasus dengan rincian pelanggaran tipilu 15 kasus, pelanggaran etik 4 kasus serta pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya 2 kasus sedangkan untuk pelanggaran administrasi tidak ada.
“Sehingga rapat evaluasi ini sebagai momentum untuk membahas serta mereview kembali proses penanganan pelanggaran serta kendala yang dihadapi oleh Panwaslu Kecamatan” Jelas Pria yang Akrab di sapa Opik ini.
Selain itu, Opik mengingatkan Panwaslu Kecamatan untuk segara menyusun laporan Komprehensif pengawasan dari awal tahapan sampai dengan selesainya tahapan pemilu,
“Laporan yang dibuat harus sedetail mungkin, mulai dari Proses pengawasan, pencegahan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan harus diurai secara rinci, karna laporan tersebut akan menjadi bahan pertanggung jawaban pelaksanaan pengawasan Pemilu yang laksanakan oleh Panwaslu Kecamatan” Pungkas Opik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *