BeritaPUBLIKASI

Bawaslu Provinsi NTB gelar rapat Penyusunan Peta Kerawanan Pilkada 2024

Suasana rapat Penyusunan Peta Kerawanan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Bima Mulyadin, M.Pd hadiri rapat Penyusunan Peta Kerawanan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang di gelar Bawaslu Provinsi NTB pada hari Kamis-Jumat (20/6-21/6) di ruang rapat Bawaslu NTB.

Anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri, membuka kegiatan rapat tersebut dengan memberikan beberapa arahan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir. Ia menyampaikan agar penyusunan peta kerawanan tersebut dilakukan dengan benar, akurat, dan berdasarkan data ril yang dimiliki oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.

“Meskipun berbasis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024, namun tidak menutup kemungkinan adanya kerawanan-kerawanan baru yang belum masuk pada IKP yang sudah dirilis, karena dinamika tahapan Pemilihan dan Pemilu itu berbeda,” ujar Hasan.

Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Bima Mulyadin, M.Pd

Ia menambahkan, pentingnya bagi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyusun peta kerawanan secara akurat dan harus berdasarkan data ril dan kondisi aktual masing-masing daerah.

“IKP menjadi rujukan banyak pihak untuk melihat dinamika pada setiap tahapan, bukan hanya Bawaslu. Bagaimana kondisi ril dan aktualnya di lapangan, harus tergambar, dan dari situ kita akan menyusun langkah mitigasi, disitulah fungsi utama pencegahan kita dilakukan, untuk mencegah kerawanan terjadi,” tegas Hasan.

Hasan juga menekankan kepada jajarannya untuk melihat dan mencermati kembali nilai lokalitas di setiap Kabupaten/Kota, dan melakukan identifikasi apakah dari hal tersebut berpotensi menjadi kerawanan terhadap tahapan Pemilihan atau tidak.

“Setiap daerah pasti punya keunikan tersendiri, seperti kebiasaan masyarakatnya, atau mungkin di Kabupaten Sumbawa Barat yang terdapat tambang, bisa diidentifikasi lagi apakah bisa menjadi kerawanan atau tidak, karena kalau bisa menganalisis dengan tepat, bisa memperkaya pandangan kita, dan bisa dibuatkan langkah mitigasinya,” imbuhnya.

Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penjelasan teknis penyusunan peta kerawanan oleh staf sekretariat Bawaslu NTB, serta sesi diskusi untuk menyamakan persepsi tentang peta kerawanan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *