BeritaPUBLIKASI

Bawaslu RI Sosialisasi Kelembagaan Pengawas Pemilu Di Bima

Moment foto bersama Tenaga Ahli Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Kab.Bima, Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi.

Bima.BawasluBimaKab.,- Gelar Sosialisasi Kelembagaan Pengawas Pemilu Bagi Stakeholder, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) hadirkan ratusan pemuda yang tergabung dalam sejumlah OKP lingkup kabupaten/Kota Bima, Jum,at 16 Desember 2023.

Tenaga Ahli (TA) Bawaslu RI Wenly Ronald Jefferson lolong, SH MA CLA menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan merupakan bentuk sosialisasi Kelembagaan yang dimana telah dilaksanakan dibeberapa Daerah dan Kabupaten Bima termasuk Daerah yang dipilih oleh Bawaslu RI untuk diselenggarakan sosialisasi.

“Hadirnya kami disini sebagai upaya untuk mensosialisasikan terkait tugas,fungsi dan wewenang Bawaslu dalam konteks pengawasan pemilu” sebutnya pada pembukaan sosialisasi Yeng berlangsung di ballroom Marina INN Hotel Bima.

Pemaparan TA Bawaslu RI saat sesi diskusi.

Dikatakan bapak Wenly Ronald, dalam rangkaian Pemilu, Bawaslu memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mengawal pelaksanaannya, sehingga harus ada upaya yang optimal agar pelaksanaan pemilu yang sudah mendekati puncak tahapan berjalan sesuai harapan, yaitu pemilu yang berkualitas dan berintegritas”Ucapnya

Ia juga mengungkapkan, dibeberapa Daerah masih ada masyarakat yang belum mengenal Bawaslu dari sisi kelembagaan, bahkan ada yang mengatakan bahwa Bawaslu merupakan bagian dari KPU, meski dalam undangan undangan 7 Tahun 2017 sudah dibagi tiga lembaga penyelenggara Pemilu yang di antaranya Bawaslu,KPU dan DKPP.

“Inilah yang menjadi tanggung jawab kami untuk menyampaikan dan mengenalkan Bawaslu”Terangnya

Peserta Sosialisasi Kelembagaan Pengawas Pemilu Bagi stakeholder Bawaslu

Selain itu, Tenaga Ahli Bawaslu RI itu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam mengawal pelaksanaan pemilu 2024.

“Secara ideal kita memiliki norma untuk untuk melakukan pengawasan, mulai dari undang undang maupun peraturan kelembagaan diantaranya peraturan Bawaslu, KPU, DKPP serta norma budaya yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam mengawal pelaksanaan Pemilu agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *