Agenda KegiatanBeritaGaleri FotoPENGAWASANPENGUMUMANPUBLIKASI

Diduga Langgar Netralitas, ASN di Bolo Diproses Panwascam

Kordiv HPPS Panwascam Bolo, A. Rizal, M. Pd.

Bima, Bawaslubimakab,-Dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat sosialisasi Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri, SE dan Drs. H. Dahlan M. Nor, M.Pd. di Kecamatan Bolo pada 14 September 2020 lalu, saat ini sedang diproses oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Bolo.

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HPPS) Panwascam Bolo, A. Rizal, M. Pd., menjelaskan, terkait dugaan keterlibatan ASN tersebut, pihaknya telah memeriksa 2 (dua) orang saksi. “Hari ini (Rabu, 16 september, red) kami telah memeriksa 2 (dua) orang saksi, dan 2 (dua) saksi lainnya akan segera kami klarifikasi juga,” urainya.

Usai pemeriksaan saksi, bebernya, pihaknya akan memanggil terduga untuk dimintai keterangannya. “Setelah selesai pemeriksaan saksi nanti, kami akan segera memangggil terduga untuk diklarifikasi terkait keterlibatannya pada saat soaialisasi Bapaslon yang dimaksud,” terangnya.

Menurut Rizal, ASN tersebut diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 Huruf C yang menyatakan; bahwa PNS harus menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan sebagaimana yang di jelaskan dalam surat edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2900/KASN/11/2017 tertanggal 10 November 2017.

Terkait netralitas ASN, tambahnya, diatur dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, PP No. 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, beberapa surat edaran sebagai penegasan dari Komisi ASN, Menteri PANRB, Mendagri BKN, dan Bawaslu RI. Pada poinnya menegaskan bahwa ASN dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis dalam kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres.

“Jika ASN tersebut terbukti secara syah melanggar ketentuan sebagaimana yang kami sebut di atas, maka akan kami tindaklanjuti dengan merekomendasikannya ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara, red),” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *