Agenda KegiatanBeritaPUBLIKASI

Dr. Ratna Dewi Pettalolo: Kapanpun Pelaksanaan Pemilu, Kewajiban Bawaslu adalah Mempersiapkan Diri

Komisioner Bawaslu RI, Dr. Ratna Dewi Pettalolo

Bima, Bawaslubimakab,-Penyelenggara Pemilu akan dihadapkan dengan berbagai tantangan yang cukup kompleks dalam menghadapi tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang. Karena itu, setiap penyelenggara harus memantapkan  kesiapan dalam menghadapi tantangan tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu-RI), Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H. pada saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan webinar pendidikan pemilu perempuan edisi ke-5 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Bima secara daring, Jum’at (29/10/2021).

Tahapan Pemilu, kata dia, akan dimulai antara Februari atau Maret 2022 mendatang. Sementara hari H pelaksanaannya, untuk sementara ini masih belum ada kepastian. Kemungkinannya, lanjutnya, akan dilaksanakan antara Februari atau Mei 2024 mendatang. “Apakah pelaksanaannya Februari atau Mei, kita nantikan hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat,red) yang akan dilaksanakan pada 2 November 2021 mendatang. Mudah-mudahan pada tanggal 2 November nanti akan ada kepastian,” harapnya.

Meski demikian, Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, harus tetap terus mengasah diri dalam memantapkan kesiapan untuk mengawasi tahapan Pemilu dan Pilkada serentak yang akan akan dihelat pada 2024 mendatang. “Kapanpun pelaksanaan Pemilu, kewajiban kita adalah mempersiapkan diri,” ujarnya, memotivasi.

Penguatan-penguatan itu, katanya, bisa dilakukan melalui forum diskusi, pelatihan peningkatan kapasitas, sosialisasi yang intens, webinar pendidikan pemilu sebagaimana yang tengah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bima saat ini, koordinasi yang intens, serta membangun jaringan dengan berbagai pihak.

Kendati di dalam lembaga Bawaslu itu ada divisi tertentu yang harus diisi oleh masing-masing personil. Namun, kata dia, bukan berarti divisi itu menjadi sekat untuk lintas paham terhadap Tupoksi dan kewenangan Bawaslu yang sesungguhnya. Namun, divisi itu fungsinya, terangnya, hanya untuk mempercepat kordinasi lintas divisi saja. “Memahami Tupoksi dan kewenangan Bawaslu secara menyeluruh adalah adalah yang utama serta menjadi kewajiban untuk diketahui dan dipahami bersama secara utuh. Saya rasa jika kita semua memiliki pemahaman yang utuh, maka akan menjadi kekuatan besar bagi kita untuk menjaga eksistensi Bawaslu,” urainya.

Terkait Urgensi Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), tuturnya, adalah merupakan satu hal yang sangat penting bagi Bawaslu untuk dijadikan sebagai petunjuk arah untuk merumuskan kebijakan program pengawasan serta langkah strategis guna menekan tingkat pelanggaran. Setidaknya, lanjutnya, terdapat 4 (empat) poin tentang pentingnya pemetaan indeks kerawanan Pemilu, antara lain dapat membantu Bawaslu untuk melakukan pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap potensi kerawanan yang mengganggu, menjadi rekomendasi penyusunan strategi pencegahan, dan pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan kepada stakeholder Pemilu, menjadi instrumen dini dan pencegahan dari potensi kerawanan Pemilu, serta menjadi referensi pemerintah, kepolisian, dan stakeholder lainnya untuk secara bersama bersama bekerja dan menjaga kesuksesan Pemilu dan Pemilihan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *