BeritaPUBLIKASI

Hadir dalam Seminar Demokrasi, Hasnun ajak Mahasiswa dan Pemuda kawal Pilkada 2024

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengkata Bawaslu Kabupaten Bima Hasnun saat memberikan materi pada seminar Demokrasi

Bima.BawasluBimaKab.,- Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengkata Bawaslu Kabupaten Bima Hasnun, S.Pd hadir sebagai Pembicara pada kegiatan seminar Demokrasi yang bertajuk catatan pasca pemilu yang digelar oleh ikatan mahasiswa dan pemuda pemerhati Hukum (Imperium) jum,at malam (15/06)

Dalam materinya Hasnun membahas keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilu 2024, ia mengatakan pada penyelenggaraan Pemilu lalu, Bawaslu Kabupaten Bima telah melakukan penanganan terhadap 21 Kasus dugaan Pelanggaran, 6 dari hasil temuan Bawaslu dan 15 berasal dari laporan Masyarakat, dari angka tersebut menurutnya ada peningkatan partisipatif masyarakat dalam memberikan informasi dan laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu.

“Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 saat ini saya harap rekan rekan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Imperium dapat menjadi lokomotif pengawasan partisipatif” Ajak Hasnun

Selain mengajak untuk menjadi pengawas partisipatif, Hasnun juga meminta kepada pemuda dan mahasiswa yang hadir dalam seminar tersebut untuk berani melaporkan secara langsung setiap dugaan pelanggaran di Pilkada,

Suasana Seminar Demokrasi yang digelar oleh ikatan mahasiswa dan pemuda pemerhati Hukum. 

“Jika menemukan dugaan pelanggaran laporkan secara resmi, jangan hanya di tuang dalam dinding media sosial, laporan yang rekan-rekan sampaikan wajib untuk kami tindak lanjuti, terkait keterpenuhan unsur pelanggaran atau tidak itu soal setelah dilakukan kajian” Jelasnya.

Selain itu, Hasnun juga membahas terkait dengan tugas pokok Bawaslu yang dimana selain melakukan pengawasan juga melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu ataupun Pemilihan.

Ia mengungkap jika sebayak 40 imbauan dan 13 saran perbaikan yang dikeluarkan Bawaslu pada saat pemilu yang bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran pelanggaran Pemilu.

Terakhir Hasnun, menyinggung terkait kejadian pengerusakan dan pembakaran logistik di Kecamatan Parado yang berujung pada pemungutan suara ulang (PSU), ia menjelaskan jika kejadian tersebut diluar dugaan penyelenggara Pemilu, mengingat sebelumnya Kecamatan parado tidak masuk pada daerah rawan dalam indeks kerawanan Pemilu.

“Kejadian itu bisa dikatakan Force majeure diluar kuasa penyelenggara, namun sebagai bentuk keseriusan Bawaslu dan pihak kepolisian, perkara pidana pemilu tersebut sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan sudah ada putusan pidananya” Tutup hasnun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *