BeritaPUBLIKASI

Hasan Basri: Pengawas Pemilu Wajib Miliki SIM-P

Potret Anggota Bawaslu Provinsi NTB, Hasan Basri dengan jajaran Bawaslu Kab.Bima dalam Rapat Koordinasi yang digelar Bawaslu Kabupaten Bima, Minggu s.d Senin (12-12/11)
Dok Humas Bawaslu

Bima,Bawaslubimakab.,-Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTB Hasan Basri, S.PdI hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pengawasan yang digelar Bawaslu Kabupaten Bima di room meeting Hotel Marina INN Kota Bima, Minggu s.d Senin (12-13/11)

Rakor yang membahas persiapan pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2024 serta teknis pengisian form pencegahan online itu melibatkan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Panwaslu Kacematan dan staf teknis yang bertugas sebagai Operator Form Pencegahan Online Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bima.

Dalam pengarahannya Hasan Basri menyampaikan beberapa hal yang menjadi tupoksi dan tugas Pengawas Pemilu Kecamatan, ia mengatakan bahwa tugas pengawasan meruapakan kerja kelembagaan, bukan kerja Personalitas, oleh karnaya membangun solidaritas dan soliditas dalam berlembaga sangat dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum.

Suasana Pemberian Materi Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye dan Teknis Pengisian Form Pencegahan Online

Salin Itu, ia mengatakan bahwa menjadi bagian dari Pengawas Pemilu harus memiliki kepercayaan diri serta mental yang kuat, karna yang diawasi Bukan saja Parpol ataupun masyarakat, tapi juga orang-orang yang yang memiliki jabatan ataupun yang menjadi tokoh di wilayah kerja Panwaslu Kecamatan.

“Kepercayaan diri sangat diperlukan dalam tugas pengawasan, Namun untuk menunjangnya, tentu harus diimbangi dengan keilmuan, integritas dan Profesionalitas” jelanya.

Untuk itu, Lanjut pria yang akrab disapa Hasan itu dalam menjankan tugas pengawasan dilapangan Pengawas Pemilu diwajibkan memiliki (SIM-P) Soliditas,Integritas,Mental dan Profesonalitas sebagai senjata dalam mengawal Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia.

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Bima Junadin, menekankan pentingnya pembuatan atau penyusunan laporan hasil pengawasan (LHP) pasca berlangsungnya proses pengawasan.

Suasana Pemberian Materi Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye dan Teknis Pengisian Form Pencegahan Online

Ia menjelaskan bahwa LHP merupakan jantung dari pengawasan, yang dimana bukti pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu akan dituangkan dalam alat kerja yang dimaksud, ia juga menjelaskan bahwa Pengisian alat kerja pengawasan tidak saja dilakukan pada saat ditemukan dugaan pelanggaran, melainkan pada saat upaya Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pengawas Pemilupun harus tetap di tuangkan dalam laporan hasil pengawasan.

“Kerja pengawasan yang kita lakukan harus dapat dibuktikan secara administratif, ” Jelas Joe sapaan akrab Ketua Bawaslu Bima.

Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye dan Teknis Pengisian Form Pencegahan Online

Selain itu Joe mengingatkan pada Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan,Parmas dan Humas Panwaslu Kecamatan yang menjadi peserta dalam rakor tersebut untuk memperhatikan kualitas dari laporan hasil pengawasan yang dibuat, Ia mengatakan dalam proses pengisian LHP perlu diperhatikan isi dan Prosedur yang dimuat dalam Bab satu sampai dengan Bab Lima yang terdiri dari Data Pengawas Pemilihan, Kegiatan Pengawasan, Uraian hasil Pengawasan, Dugaan Pelanggaran dan Informasi Potensi Sengketa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *