BeritaPUBLIKASI

Isi Kegiatan Story Telling Bawaslu Palangka Raya, Komisioner Bawaslu Kabi Sampaikan Ini

Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima, Taufiqurrahman, S. Pd. saat menyampaikan materi pada kegiatan Story Telling edisi ke-3 yang diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu Palangka Raya pada Kamis (17/2/2022)

Bima, Bawaslubimakab,-Professional dan disiplin dalam bekerja, serta tertib beradministrasi menjadi suatu keharusan bagi jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada setiap jenjang. Hal itu penting, agar setiap tugas dan tangung jawab pengawasan yang melekat dapat ditunaikan dengan baik, memiliki rekam jejak yang bagus dengan menyiapkan dokumen administrasi yang lengkap serta tersusun rapi sesuai dengan tahapan yang diawasi.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawasluslu Kabupaten Bima, Taufiqurrahman, S. Pd. ketika menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Story Telling yang diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu Kota Palangka Raya, pada Kamis (17/2/2022)

Melalui kegiatan yang bertema Urgensi Pemberian Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi itu, pria yang akrab disapa Opick ini menjelaskan, bahwa Bawaslu akan memberikan keterangan sesuai dengan data hasil pengawasan yang rill, tanpa memihak kepada pelapor dan terlapor. “Dalam memberikan keterangan, Bawaslu tidak dalam rangka membantah atau membenarkan permohonan pemohon, tetapi akan memberikan keterangan berdasarkan pokok-pokok permohonan pemohon sesuai dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu,” terangnya.

Untuk pemberian keterangan di MK, lanjut Opick, maka perlu disusun keterangan tertulis berdasarkan hasil pengawasan melekat. Sebelum keterangan tertulis itu diserahkan ke MK, tambahnya, maka perlu dikonsultasikan secara berjenjang, yakni dikonsultasikan ke Bawaslu provinsi dan Bawaslu RI.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pemberian keterangan di MK?  Opick menjelaskan, selain surat keterangan tertulis tersebut di atas, juga harus dilengkapi dengan dokumen hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, serta dokumen penyelesaian sengketa. “Dokumen hasil pengawasan itu disusun berdasarkan tahapan, serta disimpan perkecamatan. Sementara dokumen di kabupaten juga harus disimpan sesuai tahapan juga. Dokumen administrasi yang sudah tersusun rapi dan lengkap itu, setiap halamnnya harus diparaf dan wajib dileges di kantor pos. Jika tidak, makan ditolak oleh MK,” terangnya.

Nah, untuk mendapatkan data yang lengkap nan valid, lanjutnya, maka tentunya dibutuhkan kerja tim yang solid, professional, disiplin, serta teliti dalam menyusun administrasi sesuai dengan Standar Operating Prosedur (SOP). “Insya Allah, seberat apapun pejerjaan, jika dilakukan secara bersama-sama, maka akan dapat diselesaikan dengan ringan. Hidup adalah kolaborasi, bukan kompetisi,” pungkasnya mengutip.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *