https://sdm.unsam.ac.id/assets/slot-gacor/https://wbs.gianyarkab.go.id/slot-gacor-terpercaya/ Komisioner Bawaslu - Bawaslu Kabupaten Bima

Komisioner Bawaslu

Ketua Bawaslu Kabupaten Bima

Abdullah, S.H.

Lahir pada tanggal 22 Maret 1981 di Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa tenggara Barat (NTB). Menyelesaikan pendidikan di SDN Inpres No I Ngali pada 1993, lulus SMPN 2 Belo tahun 1996, MAN I Kota Bima 1999. Kemudian pada tahun 2003 melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima, lulus pada Januari 2008.

Sejak menempuh pendidikan di STIH Muhammadiyah Bima, Abdullah mulai aktif di berbagai organisasi, antara lain di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), hingga organisasi Pemuda ekstra kampus lainnya.

Beberapa jabatan yang pernah diamanahkan kepada dirinya adalah; Ketua Umum BEM STIH Muhammadiyah Bima pada tahun 2005-2006, Pimpinan IMM Cabang Bima 2006-2007, Ketua Umum PK KNPI Kecamatan Ambalawi  Periode 2009-2011, Ketua DPD II KNPI Kabupaten Bima Bidang Hukum dan Politik Periode 2012-2016, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bima Periode 2012-2016, Wakil Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Provinsi NTB 2015-2016, Sekretris Umum Majelis Pertimbangan Pemuda Indonesia (MPI) Kabupaten Bima, Periode 2016-2020. 

Pada bidang kepemiluan, Abdullah mulai meniti karirnya sebagai Jaringan Pendidikan Pemilihan untuk Rakyat (JPPR) pada Pemilu 2004 dengan posisi sebagai Koordinator untuk Kabupaten Bima, Pimpinan Panwascam Belo pada Pemilihan Gubernur NTB tahun 2013, Anggota Panwaslu Kabupaten Bima pada Pemilu serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Ketua Panwaslu Kabupaten Bima pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, Ketua Panwaslu Kabupaten Bima pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur NTB tahun 2017, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bima pada Periode 2018-2023.

Anggota Bawaslu Kabupaten Bima

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Hubungan Masyarakat

Wakil Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Junaidin, S. Pd.

Lahir pada tanggal 30 September 1975 di Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa tenggara Barat (NTB). Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN No 2 Tente, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Woha, Sekolah Menengah Atas (SMA) Kae Woha dan Pendidikan Tinggi (PT) Strata satu di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima.

Aktif menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima Periode 1999-2000, Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bima tahun 2014, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Bima 2008. Junaidin juga pernah menggagas terbentuknya UKM di STKIP Bima, seperti Sanggar Seni Gong 96, Teater Pena dan Mapala Londa STKIP Bima.  

Meski mengenyam pendidikan di sector keguruan, namun Komisioner yang satu ini mulai meniti karier dari dunia yang berbeda. Menjadi wartawan, adalah profesi yang jadi pilihannya dan membuatnya dikenal di dunia jurnalistik. Berawal dari wartawan Bima Post (2002) dan berakhir pada posisi Pemimpin Redaksi pada Harian Umum (HU) Suara Mandiri. Berawal dari profesi inilah Junaidin mengenal dunia pengawasan Pemilu.

 Pada bidang Kepemiluan, Junaidin mulai meniti karirnya sebagai Pemantau Pemilu (UNFREL) pada tahun 1999. Tertarik dengan tantangan dalam Pemilu, lelaki yang akrab disapa Joe ini terpilih sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Woha Tahun 2004. Pertama kali Pemilihan Gubernur NTB dilaksanakan secara langsung, Joe juga mendapat kepercayaan menjadi Pengawas Pemilu, sebagai perwakilan Pers. Bahkan, saat itu dipercaya sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten (Panwaskab) Kabupaten Bima pada Pilkada Tahun 2008.

Meski sempat istirahat pada Pemilu 2009 dengan tidak menjadi penyelenggara Pemilu Tahun 2009 karena terbentur syarat usia, namun  Joe kembali berkompetisi untuk menjadi Pengawas pada Pemilu Tahun 2014. Alhasil, tercatat akhir Desember 2012 hingga pertengahan Tahun 2014 kembali terpilih menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Bima, yang kemudian  juga kembali lolos dalam seleksi Pengawas Pemilu pada Pemilihan Bupati Bima Tahun 2015. Dalam upaya menjaga konsistensi sebagai Pengawas Pemilu, pria berperawakan sederhana ini kembali bertarung dalam seleksi Pengawas Pemilu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 sekaligus menjadi Pengawas Pemilu Tahun 2019 yang hasilnya, beliau kembali terpilih hingga dilantik sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima, setelah menjadi lembaga yang permanen.

Anggota Bawaslu Kabupaten Bima

-Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data & Informasi

Wakil Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Hubungan Masyarakat

Abdurrahman, S.H.

Lahir pada tanggal 5 Juli 1979 di Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN Inpres Ngali 1992, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Belo 1995, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Belo 1998.

Setelah lulus di SMAN I Belo, kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dan pada tahun 2003 menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Sejak Mahasiswa, selain menjadi Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), ia juga aktif di Badan Konsultansi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (BKBH UMM). BKBH-UMM adalah merupakan badan yang bergerak di bidang jasa pelayanan yang memberikan pelayanan hukum berupa konsultasi, penanganan perkara melalui jalur non litigasi. Kemudian pada tahun 2016 ia aktif menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bima, menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM.

Berbekal pengalaman dari Badan Konsultansi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (BKBH UMM), sehingga pada tahun 2009 ia lulus menjadi Advokat Praktek di Konggres Advokat Indonesia (KAI), kemudian pada tahun 2011 mendirikan dan sekaligus menjadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yustisio – Kabupaten Bima.

Komisioner yang dikenal tegas, lugas nan elegan ini mulai aktif di lembaga pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) di Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bima pada Tahun 2017-2018 untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Nusa Tenggara Barat (NTB), dan menjadi anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima Periode 2018 sampai dengan sekarang.

Anggota Bawaslu Kabupaten Bima

-Koordinator Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa

-Wakil Koordinator Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan & Pelatihan

Taufiqurrahman, S. Pd.

Lahir pada tanggal 14 Agustus 1984 di Banta, Desa Nangawera Kecamatan Wera Kabuapten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Menyelesaikan pendidikan dasar pada SDN Wora lulus tahun 1996, kemudian hijrah ke Kota Bima melanjutkan pendidikan menengah  pada SLTPN 2 Rasana’e (Sekarang SMPN 6 Kota Bima) 1999 dan lulus SMUN 4 Raba Kota Bima tahun 2002.

Setelah lulus di bangku SMA, melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Keguruan & Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram. Pemuda asal Kecamatan wera, Kabupaten Bima ini dipercayakan untuk menjadi Ketua Pecinta Alam Matematika, Kimia dan Biologi Fakultas PMIPA IKIP Mataram Periode 2003-2004, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FPMIPA IKIP Mataram 2004-2005. Selain aktif di organisasi intra kampus, juga aktif di organisasi ekstra kampus, yakni menjadi Ketua HMI Komisariat FPMIPA di IKIP Mataram 2004-2005, Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Mataram 2005-2006, serta menjadi Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Wera (HPMW) Mataram 2005-2006, Pengurus Ikatan Mahasiswa Bima Mataram (IMBI) Mataram 2005-2006

Kemudian setelah kembali ke daerah kelahirannya, mengabdi di organisasi kepemudaan, yakni menjadi Wakil Ketua Bidang Kelautan dan Kemaritiman di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bima.

Adapun jenjang karir setelah lulus di IKIP Mataram pada Tahun 2006, mengabdi sebagai guru sukarela di SMPN 4 Wera dan MTs Wora-Wera mulai tahun 2006 sampai tahun 2015, menjadi Pendamping Lokal Desa (PLD) 20015-2018 pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) 2015-2018.

Pada bidang Kepemiluan, memulai jenjang karir sebagai staf Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran (HPP) pada Panwaslu Kabupaten Bima 2017-2018, dan menjadi Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima (Koordinator Divisi Hukum, Data & Informasi) Periode 2018-2023.

Anggota Bawaslu Kabupaten Bima

-Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan & Pelatihan

Wakil Koordinator Divisi Penangan Pelanggaran, Data & Informasi

Damrah, M. Pd.

Lahir pada tanggal 7 Mei 1987 di Kangga sebuah daerah terpencil di Kabupaten Bima-NTB, Putri kedua dari pasangan suami istri (Mahmud dan Salima) yang berprofesi sebagi Petani. Dibesarkan di tengah keluarga yang sederhana, menamatkan sekolah dasar di SDN Inpres Kangga, melanjutkan pendidikan ke SLTP 2 Wawo (sekarang SMP Negeri 1 Langgudu) kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Bima. Sejak tamat SMK, memilih membantu orang tua bertani karena kondisi ekonomi orang tua tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan. Tahun 2006 melanjutkan pendidikan di STKIP Bima dan Wisuda tahun 2010. Selama menjadi mahasiswa, aktif sebagai kader HMI Cabang Bima sebagai Bendahara Umum tahun 2009-2010 dan Ketua Umum Kohati Cabang Bima tahun 2010-2011.

Tahun 2011 hijrah ke Jakarta, menjadi pengurus Kohati PB HMI selama 2 (dua) periode (2011-2013 dan 2013-2015). Selain aktif sebagai aktivis HMI, tahun 2012 melanjutkan pendidikan Pascasarjana di Universitas Negeri Jakarta dan Wisuda tahun 2016. Untuk memenuhi biaya hidup selama merantau di Jakarta, memilih bekerja dengan sistem freelance mengingat tidak ada waktu untuk kerja fulltime. Sedangkan untuk biaya kuliah, alhamdulillah mendapatkan Beasiswa Unggulan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Setelah wisuda akhir tahun 2016, balik ke Bima dengan tujuan ingin mengabdikan diri sebagai dosen, namun belum ada peluang. Kemudian menikah dan memilih bekerja di rumah, membuka usaha sebagai agen distributor produk khusus perempuan dan bayi. Pertengahan tahun 2017 mengikuti seleksi anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima namun tidak lolos pada tahap wawancara. Pada tahun 2018, Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten/Kota menjadi lembaga yang permanen yaitu menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan kembali menyeleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Tidak pantang menyerah pada kegagagalan sebelumnya, kembali mengikuti seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten Bima dan alhamdulillah dipercayakan sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima Periode 2018-2023.