Agenda KegiatanBeritaPENGAWASANPENGUMUMANPUBLIKASI

Rapat Evaluasi Coklit Data Pemilih, Ketua Bawaslu Ingatkan Panwascam dan PPK Kerja Sesuai Tupoksi

Katua Bawaslu Kabupaten Bima Abdullah, S.H. kedua dari kiri saat memberikan pengarahan pada Panwascam dan PPK untuk profesional menjalankan tugas sesuai Tupoksi masing-masing
Suasana Rapat Koordinasi dalam rangka mengevalusi hasil pencoklitan data pemilih untuk 10 hari pertama, Kamis (31/7/2020) di Aula Kantor KPU Kabupaten Bima

Bima, Bawaslubimakab,-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima dan Kordiv PHL pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Bima mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bima.

Rakor yang berlangsung pada Kamis (30/7/2020) di Aula KPU Kabupaten Bima tersebut,  digelar oleh KPU setempat dalam rangka mengevaluasi 10 (sepuluh) hari pertama pelaksanaan tahapa Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima 2020. 

Melalui rapat tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Abdullah, S.H., mengingatkan Panwascam dan PPK untuk dapat menjalankan tupoksi masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku, yakni PPK sebagai penyelenggara tekhnis menjalankan setiap tahapan sesuai mekanisme yang telah ditentukan, dan Panwascam mengawasi secara melekat setiap tahapan yang dilaksanakan oleh PPK berdasarkan tugas yang melekat pada setiap diri pengawas pemilihan.

“Laksanakan tugas masing-masing dengan baik dan benar, sesuai ketentuna aturan, dan jalin komunikasi yang baik dan tetap intes bekoordinasi,” pungkasnya.

Sementara Komisioner KPU Kabupaten Bima, Yuddin Chandra Nan Arif, S.H., M.H., menjelaskan, terkait pencoklitan data pemilih, untuk byname byaddress memang tidak bisa diberikan kepada siapapun demi menjaga kerahasiaan dan hak privasi  warga Negara sesuai prinsip demokrasi. Namun, jika ada temuan pengawas pada proses tahapan pencoklitan data pemilih, maka diperbolehkan untuk melihat atau krocek data di DP4, yakni khusus data yang dianggap bermasalah berdasarkan temuannya yang dimaksud.

 “Untuk menjaga kerahasian dan hak privasi seseorang, DP4 memang tidak diperbolehkan diberikan kepada siapapun, kecuali petugas coklit (PPDP), PPS, PPK, dan KPU. Namun, jika terdapat temuan pengawas pemilihan, untuk data yang dianggap bermasalah tersebut bisa diperlihatkan untuk kroscek, tetapi tidak boleh diberikan dalam bentuk kopian atau difoto langsung di DP4 tidak dibenarkan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *