BeritaPUBLIKASI

Bawaslu Bima Bentuk Posko Aduan Kawal Hak Pilih

Ketua Bawaslu Kabupaten Bima Junaidin, S.Pd.,M.H saat memberikan sambutan

Bima.BawasluBimaKab,.- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang dirangkai dengan pembentukan Posko Aduan Kawal Hak Pilih pada tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih Pemilihan Kepala Daerah 2024 dengan mengudang unsur Pemerintahan Kecamatan, Pengawas Partisipatif, OKP serta unsur media.

Pada sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Junaidin S.Pd., MH mengajak seluruh elemen untuk sama-sama mengawal Pantarlih yang melakukan tugasnya dalam mendata pemilih sekarang ini.

“Mari kita kawal pantarlih yang melakukan tugasnya dalam mencatat dan mendata data pemilih pada Pilkada Tahun 2024,” kutipnya, Sabtu (29/06/2024).

Kata dia, pernah terjadi di pemilu sebelumnya, ada petugas pantarlih yang mendata tidak mengikuti prosedur. Apalagi kata dia, pantarlih yang bertugas misalkan ketua RT setempat.

Suasana sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang dirangkai dengan Pembentukan Posko kawal Hak Pilih

“Kadang-kadang mereka melakukan tugasnya dibalik meja. Karena merasa diri masih mengenal semua warga di setempat, bekerja dengan filing saja ditempat, tidak jalan dari rumah ke rumah,” sebutnya.

Ditekannya, jangan sampai terulang kembali yang terjadi di satu desa yang ada di Kecamatan Ambalawi pada pemilu sebelumnya. Ada sejumlah pemilih yang tidak di data oleh petugas pantarlih dan itu menjadi aduan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi.

“Apabila kita jumpa ada petugas atau pemilih yang diabaikan oleh petugas pantarlih. Maka segera laporkan ke Bawaslu. Dan misalkan ada pantarlih yang memperlakukan dengan cara-cara yang tidak baik terhadap pemilih tertentu, terlebih ini merupakan pemilihan kepala daerah, karena itu pernah terjadi dulu,” urainya.

Dijelaskannya, Inilah esensinya Bawaslu bentuk Posko Aduan Hak Pilih di setiap tingkatan. Mulai dari Bawaslu hingga tingkat kecamatan dan bahkan desa.

“Kita sama-sama memastikan proses pencocokan dan penelitian pada tahapan pencoklitan ini. Terlebih sekarang ini, ada dua pantarlih pada TPS yang jumlah pemilihnya lebih dari 400 Pemilih,” bebernya.

Suasana Launching Posko Aduan Kawal Hak Pilih

Dia berpesan, sejatinya pemilu ini bukan hanya tanggungjawab penyelenggara. Namun pemerintah juga memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemilihan ini.

“Karena itulah kita juga butuh keterlibatan OKP dan pemerintah, pun seluruh elemen masyarakat dalam mengawal Pilkada serentak ini,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *