BeritaPUBLIKASI

Bawaslu Bima Gandeng HMI Cabang Bima Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA.

Potret Koordiv PP dan Datin Bawaslu Bima Taufiqurrahman dan Koordiv P2H Bawaslu Bima saat hadiri undangan pembukaan Latihan kader I (Basic Traning) di sekretariat HMI Cabang Bima.

Bima-Badan Pengawas Pemilu dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima Deklarasikan Tolak Politik uang dan Politisasi SARA, deklarasi yang berlangsung pada kegiatan pembukaan Latihan kader I (Basic Traning) di sekretariat HMI Cabang Bima Rabu (11/10/23) tersebut dipandu langsung oleh Koordinator Divisi Penanganan Palanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Bima Taufiqurrahman,S.Pd.,SH dan Koordinator Divisi Pencegahan,Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Bima, Mulyadin,M.Pd.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Bima Taufiqurrahman mengatakan bahwa Deklarasi itu merupakan komitmen antar Bawaslu dan HMI cabang Bima untuk menolak dan melawan Politik uang serta Politisasi SARA di wilayah Kabupaten Bima.

Menurutnya, praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu memiliki efek negatif jangka panjang terhadap keberlangsungan sebuah Bangsa, bahkan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523 yang dalam pasal-pasal tersebut terkait dengan larangan praktik Politik uang oleh berbagai pihak.

Suasana pembukaan pembukaan Latihan kader I (Basic Traning) di sekretariat HMI Cabang Bima yang dirangkaikan dengan Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA

Opik, sapaan akrab anggota Bawaslu Bima itu juga mengingatkan Kader HMI untuk menganalisis dan mengkaji informasi yang tersebar di media sosial, hal itu perlu dilakukan untuk mencermati apakah informasi tersebut bersumber pada media yang kredibel.

“Keabsahan sebuah informasi penting untuk dicermati sebelum kita ikut menyebarkannya” pintanya.

Selain itu Opik juga menghimbau kepada mahasiswa untuk menjauhi politisasi SARA yang akan berikabat terjadinya instabilitas wilayah.

Sementara Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Bima Mulyadin, memaparkan pentingnnya keterlibatan mahasiswa dalam melakukan pengawasan partisipatif.

Dia mengatakan bahwa tanggung jawab pengawasan pemilu memang menjadi tanggung jawab Bawaslu, namun masyarakat juga memiliki hak untuk ikut terlibat melakukan pengawasan pemilu guna memastikan pelaksanaan demokrasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pria yang akrab dipanggil cak Mul ini  juga menjelaskan bahwa pengawasan partisipasi yang dilakukan masyarakat adalah hal yang sah secara aturan, sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipasi “Tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *