Bukan Sekadar Silaturahmi, Bawaslu dan Demokrat Bima Siapkan Demokrasi Menuju 2029

BIMA, 13 Agustus 2026 — Demokrasi tak selalu dimulai dari panggung kampanye. Kadang, ia justru tumbuh dari percakapan sederhana di ruang sekretariat partai. Nuansa itu terasa dalam konsolidasi demokrasi antara Bawaslu Kabupaten Bima dan DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima, Kamis (13/8), di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Bima Junaidin bersama jajaran komisioner, yakni Taufiqurrahman, Mulyadin, dan Hasnun, diterima langsung Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bima Hj. Misfalah beserta jajaran pengurus. Hj. Misfalah menyambut positif pertemuan tersebut. Ia berharap Bawaslu tetap berdiri di jalur independensi dan tidak berpihak kepada kontestan tertentu. Baginya, masukan Bawaslu merupakan bekal penting bagi partai untuk menjalankan organisasi sekaligus menghadapi dinamika politik ke depan. 

Dari sisi pengawasan, Junaidin membawa pesan yang cukup tegas: Pemilu 2029 boleh masih di depan mata, tetapi pekerjaan rumahnya sudah ada hari ini. Bawaslu mulai mengawasi data kepengurusan melalui SIPOL, potensi kegandaan keanggotaan, hingga pencatutan nama warga yang dimasukkan sebagai anggota partai tanpa persetujuan. 

Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hasnun mengingatkan empat hal yang harus terus diperbarui partai politik: kepengurusan, data pencatutan nama, keterwakilan perempuan 30 persen, serta domisili sekretariat.  

Sementara Kordiv P2H Mulyadin menekankan pentingnya pendidikan politik. Ia mengajak partai membangun kesadaran pemilih agar masyarakat tidak menentukan pilihan hanya karena uang. 

“Data pemilih jangan sampai sunyi di awal, tetapi ribut di akhir,” pesannya. 

Kordiv Penanganan Pelanggaran Taufiqurrahman pun mengingatkan Demokrat agar menyiapkan dokumen kepartaian secara matang dan menjadikan politik sebagai jalan menghadirkan kesejahteraan rakyat. Bagi Bawaslu dan Demokrat Bima, konsolidasi ini bukan sekadar agenda saling berkunjung. Ini adalah percakapan tentang bagaimana demokrasi disiapkan sebelum suara rakyat kembali diperebutkan. 

Sebab, demokrasi yang sehat tidak lahir secara mendadak saat hari pencoblosan. Ia dibangun jauh sebelumnya—dari data yang tertib, aturan yang dipatuhi, dan politik yang berani menjual gagasan, bukan sekadar angka suara.