BeritaGaleri FotoPENGAWASANPENGUMUMANPUBLIKASI

Lagi, Bawaslu Bima Rekom Tiga ASN

Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bima, Abdurrahman, SH

Bima, Bawaslubimakab,- Lagi, Bawaslu KabupatenBima melalui Panwascam Kecamatan Bolo memproses pelanggaran netralitas ASN. Kali ini, tiga oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat saat sosialisasi Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Drs. H. Dahlan M. Nor, M.Pd. di Kecamatan Bolo 14 September lalu.  

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bima, Abdurrahman, SH, mengungkapkan, pelanggaran netralitas ASN tersebut telah ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Bolo, dengan rangkaian proses klarifikasi terhadap saksi dan terduga. “Berdasarkan hasil kajian, maka dugaan pelanggaran tersebut  dinyatakan terpenuhi unsur dan kami rekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” ucap Abrurahman.

Dijelaskannya, tiga oknum ASN yang direkomendasi tersebut yakni Md, selaku Camat Kecamatan Bolo, Ftw guru SMP Negeri 3 Bolo dan IR yang menjabat salah satu Kasi di Dinas Dikpora Kabupaten Bima. “Berdasarkan keterangan saksi bahwa tiga oknum ASN ini sangat berperan aktif saat sosialisasi berlangsung. Bahkan disinyalir memobiliasi massa,” kata Abdurahman.

Menurut Abdurahman, rekomendasi yang diterbitkan pihaknya untuk tiga ASN tersebut menambah urutan jumlah ASN yang ditindak oleh Bawaslu Kabupaten Bima. “Hingga saat ini sudah 24 ASN yang kami rekomendasikan ke komisi ASN. Dari 24 ASN yang direkomendasi tersebut, 11 orang ASN sudah mendapat rekomendasi dari KASN untuk ditindak lanjut oleh PPK lingkup Pemkab Bima,” urai Rahman.  

Seiring dengan akan ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, Rahman meminta kepada para Pejabat Daerah, Pejabat ASN, termasuk Kepala Desa dan perangkatnya, agar tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kegiatan kampanye. Karena sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Kepala Daerah, menyebutkan “Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang mengun tungkan atau merugikan salah satu pasanagan calon”.

“Oleh karena itu diharapkan untuk hati-hati bagi pejabat ASN dan Kepala Desa pada saat kampanye nanti, karena akan mendapat sanksi pidana maupun sanksi etik,” Pungkasyna.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *