Agenda KegiatanBeritaPENGAWASANPENGUMUMANPUBLIKASI

Tidak Menyerahkan Salinan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih, KPU Mendapat Rekomendasi Bawaslu

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima 2020, Minggu (13/9)

Bima, Bawaslubimakab,-Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemutakhiran dan pencoklitan data pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima beserta jajarannya, diduga melanggar  Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2019,  yang mengatur tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Abdullah, S.H., menjelaskan, sesuai amanat PKPU Nomor 19 Tahun 2019, KPU dan jajarannya wajib memberikan salinan hasil pemutakhiran dan pencoklitan data pemilih kepada jajaran Bawaslu dalam bentuk softcopy  dan hardcopy  berdasarkan by name by address.

Namun, kata dia, hal itu tidak dilakukan oleh jajaran KPU, sehingga pihaknya mengeluarkan rekomendasi agar KPU beserta jajarannya taat dan patuh melaksanakan perintah PKPU tersebut.

“Berdasarkan hasil evaluasi kami terhadap proses pemutakhiran dan pencoklitan data pemilih, ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS, PPK, dan KPU, sehingga kami (Bawaslu,red) mengeluarkan rekomendasi kepada KPU agar taat dan patuh terhadap perintah PKPU yang mengatur tentang hal itu,”pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *