Evaluasi Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bima Perkuat Strategi Pencegahan Lewat Konsolidasi Demokrasi

Bima, BawasluKabBima – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima menggelar kegiatan bertajuk "Konsolidasi Demokrasi: Evaluasi dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu" pada Rabu (6/5/2026). Bertempat di ruang rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bima, kegiatan ini menghadirkan para eks Panitia Pengawas Kecamatan yaitu Kecamatan Woha, Kecamatan Belo dan Kecamatan Palibelo untuk merumuskan langkah pengawasan yang lebih adaptif.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Junaidin, menyoroti adanya jarak antara realitas sosial dan prosedur pengawasan. Menurutnya, kultur demokrasi masyarakat Bima sangat dinamis dengan berbagai kebiasaan lokal yang khas.“Sistem demokrasi dalam kultur masyarakat kita memiliki beragam bentuk, termasuk kebiasaan praktik demokrasi kekinian. Di sisi lain, pengawasan pemilu kita selama ini masih cenderung bersifat formal. Ini yang perlu kita selaraskan agar pengawasan lebih menyentuh akar rumput,” ujar Junaidin.

Senada dengan hal tersebut, Koordiv SDMO Bawaslu Kabupaten Bima, Abdullah, MH mengingatkan pentingnya kesiapan jajaran pengawas terhadap dinamika hukum. Ia menekankan bahwa regulasi pemilu bersifat cair dan terus berubah seiring perkembangan politik nasional.“Saat ini muncul isu penggabungan tiga undang-undang menjadi satu, ditambah lagi adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu lokal dan nasional. Kita harus merumuskan strategi yang tepat untuk menyikapi perubahan regulasi ini agar tidak gagap di lapangan,” tegas Abdullah.

Sementara itu, Mulyadin (akrab disapa Cak Mul), memberikan pesan emosional sekaligus menggugah terkait integritas. Ia menekankan bahwa dedikasi terhadap demokrasi tidak dibatasi oleh jabatan struktural.“Pekerjaan ini adalah tugas mulia. Meski rekan-rekan sudah tidak di Panwascam, tanggung jawab moral untuk mengawal demokrasi dan memberi edukasi ke masyarakat tetap melekat. Tantangan besar kita adalah politik transaksional,” ungkap Mulyadin. Ia juga mengajak seluruh elemen untuk berani melawan praktik politik uang yang merusak kualitas kepemimpinan. “Kita harus mendorong rekrutmen pemimpin yang kompeten dan peduli rakyat. Jangan biarkan diri kita terjebak atau ‘dijajah’ oleh politik transaksional,” tutupnya tegas.

Kegiatan ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi Bawaslu Kabupaten Bima dalam menyusun peta jalan pencegahan pelanggaran yang lebih efektif, edukatif, dan inklusif menjelang tahapan demokrasi mendatang, dan kegiatan ini akan rutin dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bima dengan menghadirkan kembali eks Panwascam berikutnya.