Konsolidasi Demokrasi : Bawaslu dan KNPI Kabupaten Bima Diskusikan Evaluasi Partisipasi Pemuda Dalam Pengawasan Pemilu 2024

Bima, 11 Februari 2026 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima menggelar kegiatan Konsolidasi Demokrasi melalui diskusi bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bima dengan tema "Evaluasi Partisipasi Pemuda dalam Penyampaian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum 2024". Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 11 Februari 2026, di ruang rapat Bawaslu Kabupaten Bima.

Diskusi tersebut dihadiri oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bima, Dr. (Cand) Taufiqurrahman, S.Pd., S.H., M.H., Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Mulyadin S.Pd M.Pd, jajaran anggota KNPI Kabupaten Bima, serta staf Bawaslu Kabupaten Bima.

Dalam sambutannya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu menyampaikan bahwa keterlibatan pemuda dalam pengawasan partisipatif menjadi salah satu indikator penting dalam memperkuat kualitas demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dan pemilu yang selanjutnya. Ia menekankan bahwa pemuda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dan penggerak partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. 

"Kami memandang perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap partisipasi pemuda, baik dari sisi pemahaman regulasi, keberanian melapor, maupun efektivitas mekanisme pelaporan yang tersedia," ujarnya. Ia juga menyinggung perlunya perbaikan terhadap celah hukum dalam  Pilkada dan ia berharap KNPI tetap menjadi organisasi yang mendukung kebijakan positif dan mengoreksi kebijakan yang kurang efektif.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat Mulyadin M.Pd  mengapresiasi sinergi antara Bawaslu dan organisasi kepemudaan seperti KNPI. Ia menilai bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam memperluas jangkauan edukasi politik, pengawasan partisipatif dan tukar pikiran mengenai demokrasi. Melalui forum diskusi ini, diharapkan dapat muncul masukan konstruktif untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan aktif pemuda dalam tahapan pemilu mendatang.

Perwakilan KNPI Kabupaten Bima juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan untuk berdialog. KNPI menilai bahwa kolaborasi berkelanjutan antara lembaga pengawas pemilu dan organisasi kepemudaan sangat penting untuk mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam proses demokrasi di Kabupaten Bima dan forum konsolidasi ini salah satu bentuk penguatan demokrasi khususnya di kabupaten Bima.

Kegiatan diskusi berlangsung secara interaktif dengan sesi tanya jawab dan penyampaian saran dari peserta. Beberapa poin penting yang dibahas antara lain perlunya peningkatan sosialisasi mekanisme pelaporan, penguatan literasi kepemiluan di kalangan pemuda, penguatan lembaga demokrasi dan mengenai relawan demokrasi.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Bima menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya generasi muda dan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di Kabupaten Bima.