Bawaslu Bima Ajak Mahasiswa Jadi Pengawal Demokrasi

BIMA — Bawaslu Kabupaten Bima menggandeng STKIP Harapan Bima dan STES Harapan Bima dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilu sekaligus penandatanganan MoU, yang diikuti mahasiswa baru STKIP dan STES Harapan Bima.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Bima Junaidin, Kordiv P2H Mulyadin beserta jajaran, serta Ketua STKIP Harapan Bima M. Yamin dan civitas akademika.

M. Yamin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bawaslu Kabupaten Bima. Menurutnya, kegiatan tersebut penting untuk memperluas wawasan mahasiswa mengenai kepemiluan dan demokrasi.

Sementara itu, Junaidin menjelaskan bahwa Bawaslu merupakan salah satu dari tiga lembaga penyelenggara pemilu bersama KPU dan DKPP. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu, termasuk peserta pemilu dan proses yang dilakukan KPU.

Ia juga menjelaskan bahwa pengawasan Bawaslu tetap berjalan meski pemilu tidak sedang berada dalam tahapan. Salah satunya melalui pengawasan data pemilih berkelanjutan untuk memastikan masyarakat yang memenuhi syarat tetap mendapatkan hak pilih.

Kordiv P2H Bawaslu Kabupaten Bima, Mulyadin, mengajak mahasiswa menjadi kelompok yang kritis dalam menyikapi informasi, terutama di tengah maraknya hoaks dan politik uang.

“Kalau kalian memilih wakil rakyat karena uang, itu masalah,” tegasnya.

Menurut Mulyadin, mahasiswa memiliki peran sebagai agen kontrol dan agen perubahan. Karena itu, mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori di kampus, tetapi juga harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Jadilah obor di tengah kegelapan,” pesannya.

Dalam sesi tanya jawab, mahasiswa STKIP Harapan Bima, Andriyani dari jurusan Matematika, mempertanyakan konsekuensi hukum terhadap pelanggaran pemilu serta mekanisme apabila penyelenggara pemilu melanggar aturan.

Mulyadin menjelaskan, apabila Bawaslu melakukan pelanggaran etik, prosesnya dapat dilakukan melalui DKPP.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan MoU dan apresiasi dari M. Yamin kepada Bawaslu Kabupaten Bima atas kolaborasi dalam memberikan pendidikan demokrasi kepada mahasiswa.