Ketika Bawaslu Kabupaten Bima dan Partai Bulan Bintang Kabupaten Bima Membahas Wajah Demokrasi dari Dekat

Rabakodo, 5 September 2026 — Bawaslu Kabupaten Bima menggelar Konsolidasi Demokrasi bersama DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bima di Sekretariat DPC Partai PBB, Rabakodo, Sabtu (5/9). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dengan partai politik menjelang tahapan Pemilu 2027. 

Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Bima, Ahmad, S.H., menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, konsolidasi ini penting untuk mempersiapkan administrasi dan berbagai persyaratan partai yang nantinya akan diverifikasi. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Junaidin, mengingatkan pentingnya memastikan data anggota partai sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia juga menyoroti potensi pencatutan nama masyarakat sebagai anggota partai tanpa persetujuan. Selain itu, partai diminta memperhatikan pemutakhiran data, kepengurusan, keterwakilan perempuan 30 persen, dan domisili sekretariat. 

Dalam diskusi, Bawaslu juga mendorong pendidikan politik, penolakan politik uang dan isu SARA, serta memastikan masyarakat yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Kader PBB turut menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap politik, mahalnya biaya pencalonan legislatif, hingga perlunya penguatan aturan Pilkades. 

Junaidin menegaskan bahwa menjaga demokrasi bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga partai politik dan masyarakat. Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama jajaran Bawaslu Kabupaten Bima dan pengurus DPC Partai Bulan Bintang sebagai bentuk komitmen bersama menyambut Pemilu 2027.