Rapat Rutin Bawaslu Kabupaten Bima Bahas Konsolidasi Demokrasi dan Penguatan Kapasitas Internal

Bima, 15 Juni 2026 — Bawaslu Kabupaten Bima menggelar rapat rutin mingguan pada Senin (15/6/2026) di ruang rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Bima. Rapat dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Junaidin, M.H., didampingi Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hasnun, S.Pd., serta Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Mulyadin, M.Pd.. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasubag Hukum, Humas, dan Datin Mukhlis, S.H., Kasubag Administrasi Mariam, S.Sos., serta seluruh staf Bawaslu Kabupaten Bima.

Dalam arahannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Bima Junaidin menindaklanjuti surat edaran terkait pelaksanaan Work From Home (WFH). Ia menegaskan bahwa kegiatan selama WFH dapat diisi dengan aktivitas yang mendukung konsolidasi demokrasi. Selain itu, Junaidin juga mendorong pengaktifan kembali program podcast sebagai sarana edukasi dan penyebarluasan informasi kepemiluan kepada masyarakat. Ia turut mengingatkan seluruh jajaran untuk meningkatkan kedisiplinan, khususnya terkait ketepatan waktu kehadiran di kantor.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hasnun menyampaikan pentingnya pelaksanaan pelatihan penulisan format penerimaan sengketa dan permohonan. Menurutnya, peningkatan kapasitas harus dilakukan secara lintas divisi agar seluruh jajaran memiliki pemahaman yang merata. Ia juga menekankan bahwa setiap rencana dan agenda yang telah dibahas harus ditindaklanjuti secara nyata, tidak hanya berhenti pada forum rapat.

Sementara itu, Koordinator Divisi P2H Mulyadin menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan KCD terkait rencana pelaksanaan kegiatan pada masa orientasi peserta didik baru (MPLS) di sejumlah SMA di Kabupaten Bima. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya penguatan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif di kalangan pelajar.

Melalui rapat rutin ini, Bawaslu Kabupaten Bima berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi internal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan program-program yang mendukung penguatan demokrasi dan pengawasan partisipatif di Kabupaten Bima.