Sambangi PKS, Bawaslu Ajak Perkuat Pondasi Demokrasi

Bawaslu Bima Gandeng PKS Perkuat Fondasi Demokrasi Menuju Pemilu 2029 

Bima, 5 Agustus 2026 – Komitmen membangun demokrasi yang berkualitas terus diperkuat Bawaslu Kabupaten Bima melalui agenda Konsolidasi Demokrasi. Kali ini, Bawaslu menyambangi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bima, Rabu (5/8), untuk mempererat sinergi sekaligus memastikan kesiapan partai politik menghadapi tahapan Pemilu 2029.

Kunjungan dipimpin Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Junaidin, bersama Kordiv Penanganan Pelanggaran Taufiqurrahman, Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat Abdullah, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hasnun, serta Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Mulyadin. Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris DPP PKS Kabupaten Bima, Isman Gaffar, bersama jajaran pengurus.

Mengawali pertemuan, Isman Gaffar menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bawaslu dan menegaskan komitmen PKS dalam memenuhi seluruh ketentuan kepartaian, termasuk keterwakilan perempuan minimal 30 persen serta pembaruan kepengurusan secara berkelanjutan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Junaidin, menjelaskan bahwa kunjungan ke PKS merupakan rangkaian konsolidasi demokrasi yang kelima setelah sebelumnya dilakukan ke PDI Perjuangan, Hanura, PKB, dan PAN. Menurutnya, konsolidasi ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi menjadi langkah strategis untuk memperkuat komunikasi dan memastikan partai politik siap menghadapi tahapan Pemilu 2029.

"Bawaslu ingin memastikan setiap partai politik terus memperbarui data kepengurusan dan keanggotaan melalui Sipol. Jangan sampai ada nama masyarakat dicantumkan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan karena dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari," tegas Junaidin.

Dalam dialog tersebut, Bawaslu juga mengingatkan pentingnya pembaruan data partai setiap semester, pemenuhan keterwakilan perempuan minimal 30 persen, keberadaan kantor sekretariat tetap di Kabupaten Bima, serta penguatan pengawasan partisipatif guna menjaga kualitas demokrasi.

Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat Abdullah, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hasnun, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Mulyadin, serta Kordiv Penanganan Pelanggaran Taufiqurrahman turut menegaskan pentingnya kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan partai politik. Mereka mengajak seluruh partai untuk menjaga akurasi data, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta bersama-sama menciptakan pemilu yang damai, tertib, dan berintegritas.

Menanggapi hal tersebut, Isman Gaffar menegaskan bahwa PKS berkomitmen menjaga tertib administrasi kepartaian. Ia memastikan tidak ada keanggotaan ganda, seluruh anggota telah terverifikasi melalui Sipol, keterwakilan perempuan telah terpenuhi, dan sekretariat partai telah berdomisili tetap di Kabupaten Bima.

Menutup pertemuan, Bawaslu kembali mengingatkan bahwa tahapan Pemilu 2029 akan mulai bergulir pada 2027. Oleh karena itu, seluruh partai politik diharapkan aktif melakukan pembaruan data kepengurusan dan keanggotaan secara berkala sebagai bentuk kesiapan menghadapi setiap tahapan pemilu.

Melalui Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Kabupaten Bima berharap sinergi dengan partai politik terus terjalin erat, sehingga demokrasi di Kabupaten Bima semakin kuat, partisipatif, dan berintegritas menuju Pemilu 2029.